Kebijakan Teknis Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana

11 October 2019, 22:11 WIB
1 0 1
Gambar untuk Kebijakan Teknis Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana
Keberhasilan pencapaian SPM sub-urusan bencana dipengaruhi oleh bagaimana BPBD menjabarkan dokumen kajian risiko bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah (BPBD) sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah terpadu, terstruktur, terarah dan terukur.

Salah satu tujuan penerapan SPM adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhnya konstitusional setiap warga negara. Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah.

Pemerintah daerah dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan diharap melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menyusun regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada yang berdimensi PRB atau bentuk kebijakan lainnya sesuai peruu.

2. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menyusun dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi) sebagaidokumen dasar yang secara ilmiah menjelaskan mengenai nilai encaman bencana, nilai kerentanan dan nilai kapasitas yang akan menjadi landasan untuk memilih strategi PRB serta menjadi dasar daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

4. Menginisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana.

Sumber: Humas BNPB

  Komentar untuk Kebijakan Teknis Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar
Jadilah yang pertama memberi komentar!